MANADO – radarmanadoonline.com – Delapan program Kapolda Sulut Irjen (Pol) Roycke Harry Langie SIK, MH yang intinya mengusung kamtibmas dan pemberantasan korupsi wilayah hukum Polda Sulut mendapat dukungan sejumlah prakrisi hukum.
Kepada media ini para praktisi hukum menilai bahwa apa yang diprogramkan pengganti Irjen (Pol) Yudhiawan tersebut harus dlapresiasi.
” Dari sisi hukum tentu langkah-langkah yang diambil bagian dari program kebijakkan yang intinya demi masyarakat Sulut,” kata Daniel Talantang SH, Abner Teken SH dan Soni Saina SH.
Ia pun menghubungkan dengan yang tengah terjadi di Polda Sulut saat ini.
Menurut Daniel, pemeriksaan sejumlah pejabat jangan dikait-kaitkan dengan hal lain, terutama digiring ke politis.
” Soal pemeriksaan itu kewenangan kepolisian. Baik yang dilaporkan maupun yang tidak dikaporkan tapi diketahui oleh kepolisian itu harus diperiksa,” kata Daniel.
” Kalaupun ada yang menilai dari sisi lain (baca: politik) itu hak mereka namun kami praktisi hukum menilai bahwa yang berbau tindak pidana harus dltelusuri,” lanjut mantan Kabag Hukum Pemkot Manado ini.
Hal sama pun disuarakan mantan personil polisi bagian penyidik di Polda Sulut dan pensiun di Polda Gorontalo.
” Sekarang begini, jika ada suatu masalah tengah terjadi dimasyarakat dan bisa merembet ke soal keamanan dan ketertiban tentu kepolisian tidak bisa tinggal diam harus ditindaki,” kata AKBP Jemmy Tewu yang kini fokus menjadi pengacara.
Karenanya, 8 program yang dijabarkan Kapolda Sulut soal pencegahan tindak pidana korupsi juga yang tengah terjadi serta keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat menjadi kewenangan kepolisian.
” Kita serahkan saja kepada kepolisian apa yang mereka tangani,” kata Tewu yang dibidang Reskrimsus sekitar 17 tahun dari masa dinas 35 tahun.
Sementara Rieke Maskikit SH, salah satu pengacara wanita menyebut bahwa 8 program Kapolda sudah mewakili apa keinginan masyarakat agar soal keamanan dan ketertiban dan hal-hal lain yang berbau pelanggaran dari sisi hukum bisa tereliminir.
” Karenanya kami dukung program Kapolda,” kata Rieke. (ram)
8 Program Kebijakkan
Kapolda Sulawesi Utara
1. Penguatan soliditas internal dan eksternal
2. Peningkatan kinerja pemeliharaan Kamtibmas.
3. Penegakkan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan.
4. Pemantapan kualitas pelayanan publk.
5. Mendukung program pembangunan nasional.
6. Penyelesaian konflik sosial.
7. Manajemen informasi dan manajemen media.
8. Optimalisasi pengawasan dalam setiap kegiatan.