[contact-form][contact-field label=”Nama” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Surel” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Situs web” type=”url” /][contact-field label=”Pesan” type=”textarea” /][/contact-form]MANADO – radarmanadoonline.com-
Ini bisa jadi ole-ole dari lingkup akademisi bidang pemerintahan FISIP Unsrat buat pemerintah daerah Sulut baru dibawah kendali Yulius S Komaling dan Victor Mailangkay.
Seperti yang terangkat pada seminar nasional yang digelar di kampus tersebut Kamis (6/2/2025).
Dekan FISIP Dr Ferry Daud Liando memaparkan problem terkait menyelesaian masalah publik yang mengemuka.
Saat membuka kegiatan dimaksud, Liando terang-terangan menyebut bahwa banyak hal yang belum tersentuh kebijakkan pemerintah daerah.
Malahan, ditenggarai masih terkesan sebatas narasi umum juga tak terkecuali bermain di angka-angka. Kalaupun ada data diperbaharui bukan berdasarkan fakta.
Menurut dia, dua hal yang disebut tadi di atas bisa terlihat pada dokumen kebijakan pemerintah daerah seperti RPJMD, RKPD maupun APBD hanya berbentuk korelasi antar dokumen yang dimiliki pemerintah pusat ataupun lembaga vertikal lainnya.
“Dokumen kebijakan sejujurnya belum berisi hasil identifikasi masalah-masalah publik secara spesifik, target penyelesaian serta strategi dalam penyelesaiannya,” kata Liando.
Dari identifikasi masalah tersebut ditemui beberapa sebab.
“Pertama ternyata kebijakan pemerintah di daerah harus wajib selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Sementara permasalahan publik dimasing-masing daerah sangat berbeda,” kata dia.
Kedua, papar Liando, kebijakan publik yang disusun pemerintah kerap tidak berbasis evidence base policy atau kebijakan berbasik fakta atau kebutuhan publik.
“Ada daerah yang menysusun kebijakan seperti RKPD hanya meng copy paste kebijakan-kebijakan di tahun-tahun sebelumnya. Agar terlihat baru, maka hanya angka-angka nya saja yang diganti seperti jumlah penduduk dan tahun,” tandasnya.
Parahnya lagi, program pemerintah diadakan hanya terkesan agar anggaran terserap.
“Padahal kebutuhan masyarakat setiap tahun selalu dinamis dan berbeda,” tambahnya.
Bercermin dari dua permasalahan tadi, ke depannya. Liando berharap pemerintah daerah dapat melibatkan pihak kampus untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik melalui hasil-hasil penelitiannya kemudian dikembangkan merekomendasikan solusi pemecahan masalah publik.
“Solusi-solusi tersebut bisa diakomodasi menjadi kebijakan public atau evidence base policy,” kata dia
Ia juga mengusulkan agar pemerintahan YSK dan VM tidak hanya fokus pada pengembangan infrastruktur dan makanan bergisi gratis, namun perlu juga mencegah penyakit-penyakit sosial yang makin meresahkan akhir-akhir ini. “Seperti kriminalitas, perceraian dan berbagai bentuk kejahatan. Saat ini banyak anak-anak remaja yang sudah terpapar aplikasi-aplikasi smartphone. mereka tidak fokus belajar, menjadi tempramen, dan emosi menjadi labil,” urai Liando.
Penampilan mereka terpengaruh dari apa yang mereka tonton, kenakalan remaja makin meningkat, kehamilan diusia muda, pelaku kejahatan dan banyak yang menjadi jiwa pemberontak terhadap orang tua dan guru serta tidak mau lagi diatur untuk hal-hal yang lebih positif.
“Hal-hal semacam ini harusnya juga menjadi operhatian pemerintah daerah untuk setidaknya merumuskan kebiakan pengaturan penggunaan hp bagi anak-anak remaja,” kata dia.
Seminar nasional FISIP unsrat menghadirkan wakil ketua umum pengurus pusat Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan (KAPSIPI) Dr Andi Luhur Prianto, Kepala Laboratorium Kerjasama FISIP Unsrat Prof Dr Stefanus Rumawas dan Koordintaor Program Studi S2 Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Dr Welly Waworundeng. (ram)