MELONGUANE – radarmanadoonline.com-Pemkab Talaud kembali digoyang. Senin (14/4/2025), puluhan kepala desa melakukan aksi demo damai di kantor bupati setempat.
” Kami terpaksa turun untuk meminta kejelasan soal Triwulan 4 tahun 2024 yangÊ» belum turun sementara ini sudah masuk Triwulan 1 tahun 2025,” kata Ketua DPC Apdesi Talaud Deddy Tuang.
Langkah ini diambil sebagai upaya reaksi pemdes dan juga desakan perangkat desa yang hingga kini hak-hak mereka digantung.
” Disisi lain kami diminta fokus jalankan tugas sebagai kewajiban namun disisi lain hak kami, pemerintah desa dimana ada perangkat desa juga terabaikan,” kata dia.
Sayangnya aksi demo damai tersebut seperti tidak diperhatikan Pejabat Bupati Talaud Frangky Manumpil. Disebut-sebut Manumpil saat bersamaan demo meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di dekat Melonguane.
Meski begitu para pendemo diterima sekretaris kabupaten (Sekab) Yohanis Kamagi dan beberapa perwakilan melakukan dialog dan menandatangani surat kesepakatan bersama antara pemkab dan perwakilan pemdes.
” Mudah-mudahan sudah akan dicairkan segera sesuai penandatanganan berita acara bersama,” kata dia lagi.
September 2024 mereka juga melakukan hal sama. Masih juga soal keterlambatan penghasilan tetap (Siltap). Saat itu Pejabat Bupati Manumpil yang langsung menemui mereka.
Komplen Pemdes, bahwa ada yang belum terima Triwulan 2 dan 3. Namun begitu tuntas, Triwulan 4 yang terhitung Oktober-Desember 2024 hingga sudah masuk April 2025 ternyata belum juga turun.
“Ini juga termasuk DD tahap 1 karena sudah mau pengajuan DD tahap 1 tapi terkendala Pejabat Bupati blm tanda tangan SK penunjukan petugas OMSPAN,” kata Deddy lagi.
Manumpil yang dihubungi menyebut bahwa dia akan melakukan koordinasi dengan Sekab terkait hal ini.
” Saya akan tanyakan ke Sekab,” kata dia singkat.
Problem di Talaud memang terjadi semenjak Bupati Elly Lasut meninggalkan tampuk pemerintahan dan mengikuti Pilkada Sulut 24 November 2024 lalu. Setelah itu Pemprov mengambil alih dengan menunjuk Pejabat Frangky Manumpil.
Kondisi transisi itu membuat berbagai problem. Ini dirasakan Pemdes di sana. ” Akhirnya soal.ADD dan DD seperti terabaikan. Banyak hal yang membuat ini kian ribet. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi,” kata Deddy.
Sehingga mereka pun menyatakan siap mengadu ke pemprov Sulut. “Kami akan mengadukan situasi di Talaud ini kepada bapak Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling lewat wadah Apdesi,” tegas dia. (ram)