Manado – Geopolitik global masih dihadapkan dengan berbagai tantangan ketidakpastian. Hal tersebut dikarenakan eskalasi politik dan friksi antarnegara seperti perang di Ukraina, Krisis Timur Tengah, friksi AS dan Tiongkok.
Kepala Kantor Wilayah DJPb (Ditjen Perbendaharaan) Provinsi Sulawesi Utara Hari Utomo mengatakan bahwa selain ketidakpastian geopolitik global, dan juga maraknya kebijakan industri global di berbagai negara sebagai langkah preemptive untuk kepentingan masing-masing negaranya.
“Ekonomi Indonesia kembali tumbuh menguat pada Triwulan I 2024 mencapai 5,11%. Dominan didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur yang tumbuh 4,13% dari sisi produksi,” ujar Hari dalam acara diseminasi Kanwil DJPb Provinsi Sulut, Jumat (28/6/2024).
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang terjaga solid berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di bawah level pra-pandemi. Tingkat pengangguran pada Februari 2024 mencapai 4,82%, lebih rendah dibandingkan Februari 2020 sebesar 4,94%, didorong oleh penciptaan lapangan kerja yang tinggi. Di tingkat regional, kondisi perekonomian Sulut secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,64% pada triwulan I TA 2024. Untuk tingkat inflasi, secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,84%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama mengalami inflasi sebesar 4,15%. Selanjutnya, dari sisi pemerintah atas pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2.131,06 miliar atau 40,73% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 6,17% (yoy). Yang terdiri dari ralisasi penerimaan perpajakan dimana realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Mei 2024 adalah sebesar Rp1,54 triliun atau telah terealisasi sebesar 38,98% dari target penerimaan tahun 2024.
“Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Mei 2024, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp27,28 miliar, naik 28,39% dari tahun 2023. Untuk periode bulan Mei 2024 penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp8,9 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp12,99 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp5,39 miliar. Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp562,13 miliar atau 46,78% dari target. Realisasi PNBP tumbuh 6,71% secara year on year dari periode yang sama tahun 2023,” urainya.
Dari sisi belanja APBN, lanjut Hari, telah terealisasi sebesar 38,26% dari pagu, tumbuh 13,99% dengan nilai sebesar Rp8,79 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 35,96% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 25,54%. Sampai dengan akhir Mei ini, pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp6,68 triliun.
“Transfer ke daerah (TKD) sampai dengan akhir Mei 2024 telah disalurkan mencapai Rp5,36 triliun atau 39,91% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp3,98 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp614,24 miliar. Sampai dengan 26 Juni 2024, DAK Fisik baru terealisasi 6,6% dari rencana kegiatan,” ujar Utomo.
Narasumber yakni, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara Reza AW Dotulung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Andry Prasmuko, Local Expert Sulut Vecky AJ Masinambow dan Akademisi Universitas Sam Ratulangi sekaligus juga Wakil Ketua ISEI Manado Een Novritha Walewangko sebagai moderator.(cw-02)
