Advertisement
Bitung

Dinkes Provinsi Lepas Tanggung Jawab RSUD Manembo-Nembo Bitung

BITUNG-Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manembo Nembo Bitung belakangan ini mengalami hambatan. Pasokan alat kesehatan dan obat-obatan tidak lagi optimal sesuai kebutuhan untuk menangani pasien.
Pasalnya RSUD Manembo Nembo tidak dapat lagi menyediakan obat atau alat kesehatan untuk merawat pasien. Ditambah dengan adanya hak-hak dari para tenaga kesehatan yang tidak dipenuhi oleh pengelola rumah sakit, menjadi klimaks hingga para dokter melakukan aksi mogok kerja.
Dijelaskan dr Ferry Kalitouw SpB kepada sejumlah media, jika mengacu dari etika profesi dokter, tidak tega sampai melakukan aksi mogok. Tetapi, ketika dihadapkan dengan tugas menangani pasien kemudian tidak ada fasilitas penunjang, alat kesehatan dan obat-obatan, dipastikan mengalami kendala.
“Seperti standar minimal obat sesuai BPJS saja tidak bisa disediakan karena anggaran yang terbatas. Dalam kondisi darurat, ada juga pasien sudah puasa, tetapi ketika sudah waktunya penanganan, tidak ada obat maupun alat. Itu yang menjadi hambatan kami,” kata Kalitouw, Senin (27/02/2023).
Sementara untuk proses pengadaan semuanya melalui proses dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut. Tetapi persyaratan yang diminta dari RSUD Manembo-nembo antara lain KAK, rencana kebutuhan seperti obat, BMHP, bahan kimia, makan minum, dan termasuk yang sangat penting atau cito, belum terealisasi padahal sudah diusulkan sejak Bula Januari.
(Kata Cito dalam dunia medis digunakan dalam kondisi darurat. Baik untuk pemeriksaan laboratorium atau tindakan medis).
“Kami panik saat diperhadapkan dengan operasi cito. Karena fasilitas penunjang tidak memadai. Mereka hanya tahu torang (kami) kerja dan tidak mau tahu dengan apa yang harus tersedia,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Kalitouw, RSUD Manembo-nembo tidak bisa lagi melakukan operasi besar, sehingga harus dirujuk.
“Taper dan cutting samua habis. Benang pembuluh darah 2 mata jarum juga tidak ada. Kendala di UGD juga, ada pasien luka robek. Benang jahit premilene kosong. Dari apotik yang ada hanya ukuran 1/0 dengan 6/0. Terpaksa dirujuk karena mau dipaksakan juga sudah tidak bisa. Nanti kalau kejadian dokter lagi yang disalahkan,” pungkasnya.
Diketahui, kesejahteraan garda terdepan dalam melayani masyarakat dalam hal kesehatan, diduga kurang diperhatikan pemerintah provinsi melalui instansi teknis terkait.
Hal itu juga kemudian mendorong dokter-dokter di RSUD Manembo-Nembo Bitung melakukan aksi mogok kerja. Apalagi bertahun-tahun bolak-balik duduk bersama tetapi tidak ada kejelasan sampai saat ini.
Tunjangan kinerja semuanya hanya janji. Bahkan TKD dipotong 20 persen. Begitu juga dengan jasa medis belum diberikan. Mereka hanya dihibur dengan janji manis.
TKD, selain mengalami pemotongan 20 persen, realisasinya juga sering terlambat. Bayangkan, TKD Desember 2022 belum cair hingga saat ini. Kemudian soal jasa medis sejak Agustus 2022 sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Kondisi tersebut mulai terjadi sejak RSUD Manembo-Nembo diambil alih Pemerintah Provinsi Sulut beberapa tahun lalu.
Sejak diambil Pemprov makin terpuruk. Padahal, rumah sakit ini penyumbang kedua terbesar (Pendapatan Asli Daerah) setelah RS Mata, tetapi tidak ada feedback.
Sebaiknya tutup saja kalau Pemprov Sulut nggak becus mengelola. Aksi mogok para dokter spesialis, medio pekan lalu, jadi faktanya.
Alhasil, pelayanan di RSUD Manembo-Nembo mengalami kendala dan membuat sejumlah pasien terlantar, tidak dilayani lagi.
Sementara itu, Direktur RSUD Manembo-Nembo Bitung dr Chally Tirayoh ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah ini sudah dikonsultasikan kepada pimpinan yakni, Dinas Kesehatan Provinsi. “Terkait jasa medis akan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.” tutup Tirajoh.(redaksi)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button