BITUNG – Sejumlah tagihan pekerjaan Fisik dan non Fisik di pemerintah kota (Pemkot) Bitung, terancam tak dibayarkan.Diduga anggaran tersebut hilang ditelan bumi.
Ketua Fraksi Air DPRD Kota Bitung Hasan Suga mengatakan, Kinerja Pemkot Bitung dalam menyusun rencana penganggaran patut dipertanyakan.
“Kami menganggap sistem beranggaran pemerintah Kota Bitung diduga amburadul, buruk dan memang harus diperbaiki,” tegas anggota komisi 1 DPRD Kota Bitung, Hasan Suga, Rabu (29/11/2023).
Pasalnya, besaran utang tersebut berasal dari sejumlah pekerjaan tahun 2022 dan 2023 yang telah selesai dikerjakan oleh rekanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Diduga tidak terbayarnya utang tersebut disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) rutin APBD dipakai kegiatan yang tidak masuk dalam perencanaan.
Alhasil, demi kewajiban melunasi utang tersebut, pemkot harus mengambil langkah dengan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan.
“Sejumlah item kegiatan di OPD akan berdampak sebab anggaran miliar rupiah akan digunakan untuk membayar utang pekerjaan kegiatan fisik dan non fisik.”ujarnya.
Keteledoran pemkot dalam merencanakan anggaran ini dinilai sebagai sinyal buruk terhadap pengelolaan keuangan.
“Apalagi ini bukan terjadi kali ini saja.
perencanaan anggaran pemkot Bitung dari tahun ke tahun dianggap semakin memburuk.”katanya.
Menurut Hasan, seharusnya pada masa pembahasan APBD 2022, pemkot sudah bisa mengetahui program atau kegiatan apa saja yang tak bisa dibayarkan, sehingga dapat dianggarkan di APBD 2023. Dengan begitu, kata Hasan, kegiatan yang sudah disepakati bersama dengan Badan Anggaran DPRD tak perlu di otak atik.
“Jeleknya di situ, apa yang sudah disepakati jadi sia-sia,” jelasnya.
Salah satu solusinya, lanjut kata dia, adalah dengan menyusun APBD menjadi surplus. Sebab nantinya, jika diketahui ada utang yang belum dibayarkan langsung bisa ditanggulangi tanpa mengubah postur APBD.
“Di satu sisi pemerintah diduga tak mampu mengestimasi luncuran utang di tahun 2023, tapi di sisi lainya juga mereka mendesain APBD defisit. Sehingga ini sangat memberatkan APBD 2024. Jadi jangan heran SKPD akan ‘mengikat pinggang’ karena banyak program dan kegiatan yang dipangkas.”Pungkasnya.
Kepala BPKAD Kota Bitung, Frangky Sondakh, saat dikonfirmasi melalui telpon selurernya, aktif tapi sayangnya tidak menjawad.(FB)
