Getak Desak KPK Usut Ganjar Pranowo dan Pihak Lain Dalam Dugaan Korupsi e-KTP, Ali: Kami Tidak Hentikan

JAKARTA-Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (Gertak) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Siapa pun yang diduga mendapat aliran dana, termasuk mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo harus diusut. “Kami dari mahasiswa dan pemuda meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas dan membuka serta melanjutkan kembali proses penyidikan skandal korupsi e-KTP supaya kasus ini semakin terang terungkap,” kata Koordinator Aksi Gertak, Amril kepada wartawan, di depan gedung KPK, Jakarta, Senin (11/12/2023). Amril mengatakan, dugaan korupsi e-KTP menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan komisi antirasuah. Apalagi, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sudah pernah membuka soal keterlibatan Ganjar. Keterangan Setya Novanto pada saat di persidangan sempat heboh karena menyebutkan secara gamblang nama Ganjar Pranowo yang ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP,” tegasnya. Karenanya, KPK diminta terus menindaklanjuti dugaan tersebut. Gertak bahkan meminta penyidik berani mengungkap keterlibatan Ganjar sehingga tak ada kesan tebang pilih. “KPK segera panggil dan periksa Ganjar Pranowo atas dugaan keterlibatan ikut menerima aliran dana skandal korupsi e-KTP,” ujar Amril. Dalam aksi demo Gertak tersebut, tampak tiga orang peserta aksi menggunakan topeng bergambar wajah Ganjar Pranowo, Setya Novanto, dan Nazarudin. Koordinator aksi, Amril, mengatakan tiga topeng itu merupakan simbol mengenai fakta persidangan kasus e-KTP yang memuat dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo. ada tiga tuntutan dari aksi demonstrasi pihaknya pada Senin (11/12/2023). Mmassa Gertak meminta KPK mengusut aliran dana dari kasus e-KTP yang diduga mengalir ke Ganjar. KPK juga diminta untuk tidak segan memanggil Ganjar Pranowo jika keterangannya dinilai penting dalam membuat terang perkara korupsi e-KTP. Ada tiga tuntutan yang disampaikan aksi massa Gertak di KPK terkait kasus e-KTP tersebut. Yaitu pertama meminta KPK untuk mengusut tuntas aliran dana kasus korupsi e-KTP yang diduga masuk ke Ganjar Pranowo 500.000 USD atau setara Rp 7,5 miliar. Kedua, meminta KPK segera panggil dan periksa Ganjar Pranowo atas dugaan keterlibatan ikut menerima aliran dana skandal korupsi e-KTP, dan ketiga KPK harus berani usut tuntas pihak lain yang terlibat mega skandal korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 2,3 triliun. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan dugaan korupsi e-KTP terus berjalan dengan tersangka Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. Hanya saja, penyidik sedang mencari keberadaan pengusaha tersebut karena dia melarikan diri. “Yang pasti proses penyidikan masih berjalan. Jadi kami tidak hentikan sekalipun,” tegas Ali kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Kami saat ini masih mencari keberadaan dari satu tersangka yang statusnya adalah DPO (buron),” pungkasnya.(dtc/voi/axm)