Tak Pakai Dana Bansos, Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp450 Triliun
JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo memastikan program makan siang gratis tak akan menggunakan anggaran Bantuan Sosial (Bansos). “Ini bukan dari anggaran Bansos, anggaran Bansos Pak Budiman yang Rp500 T tahun depan itu tetap. Bansos kita tidak akan ambil uang Bansos untuk ini,” kata Hashim di acara relawan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka Digital Team (Pride) di Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023). Hashim mengatakan, program itu akan menelan dana sekitar Rp450 triliun setiap tahun. Dia menjamin dana untuk program itu akan selalu tersedia. Prabowo, kata Hashim, sangat menaruh perhatian atas program tersebut. Dana Rp450 Triliun per tahun itu bahkan tiga kali lebih besar dari anggaran pertahanan dan TNI. “Begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp137 T dan program untuk makanan gratis Rp450 T dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada,” ucap dia. Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang dan susu gratis. Program itu masuk ke dalam ‘8 program hasil terbaik cepat’ yang diusung di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Mereka berjanji program itu akan menyasar 82,9 juta orang sebagai penerima manfaat dari program tersebut. Jumlah itu berasal dari beberapa daftar golongan masyarakat. Sebanyak74,2 juta anak sekolah alias siswa, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Capres Prabowo mengatakan, program makan siang gratis dan bantuan gizi merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM). Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres Prabowo Subianto-Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengaku telah menemukan sumber pendanaan dari program tersebut. Menurutnya, sumber pertama didapat dari revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. “Ada satu peraturan yang tinggal satu pasal, kalau kita ubah pasal itu Rp104 triliun bisa kita rilis dari situ,” ujar Drajad di Jakarta, Selasa (19/12/2023). Meski begitu, dia enggan mengungkapkan lebih rinci aturan apa yang dimaksud. Hal itu masih dirahasiakan hingga nanti disampaikan langsung oleh Prabowo atau Gibran. Lalu, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini. Kemudian, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN). Terakhir melalui digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif. Drajad menyebut, mereka memprioritaskan pendanaan dari sektor ini. “Masih ada beberapa lagi sumber-sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” ucap dia.(cnc/axm)
