Prabowo Gunakan Data Valid, Kolonel Purn Vipy: Sulit Debat dengan Orang tak Paham Pertahanan

MANADO-Dua hari seusai debat ketiga Calon Presiden (Capres) RI, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih menuai pujian dari berberbagai elemen masyarakat Indonesia. Diketahui, debat ketiga Capres diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam. Tema debat ketiga Capres yaitu Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. Respons positif terhadap pasangan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka di debat ketiga Capres itu, juga disampaikan oleh Ketua Relawan Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sulawesi Utara (Sulut) Kolonel Infanteri (Purn) Vipy Amuranto.“Saya menilai, pak Prabowo dalam menjawab pertanyaan sangat mengena sesuai dengan substansi pertanyaan, karena itu bidangnya beliau (Prabowo Subianto, red),” kata Kolonel Inf (Purn) Vipy Amuranto kepada radarmanadoonline.com, Selasa (9/1/2024). Dikatakan Mantan Kepala Jasmani Komando Daerah Militer (Kajasdam) XIII/Merdeka dalam debat itu, Capres Prabowo Subianto menggunakan data yang valid untuk menjawab tentang Alutsista dihadapkan pada MEF (Minimum Essential Force). “Memang agak sulit berdebat dengan orang yang tidak paham tentang pertahanan. Jadi, yang mereka lakukan hanya menyerang bapak Prabowo,” ujarnya. Menurut Kolonel (Purn) Vipy, data tentang pertahanan dan keamanan negara tidak boleh dibuka secara umum. “Karena, itu bersifat rahasia negara yang apabila dibuka dapat di manfaatkan oleh negara luar untuk membaca kelebihan dan kekurangan kita, meskipun ada hal-hal yang tidak terlalu prinsip bisa disampaikan ke publik,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Komisi I DPR-RI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, bersyukur karena Capres Prabowo Subianto tidak membongkar data pertahanan dalam debat Capres Minggu (7/1/2024) malam. “Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” kata Meutya dalam keterangan pers, Senin (8/1/2024). Politikus Partai Golkar ini menuturkan, data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara. Meutya pun berpandangan, calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak memahami risiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut. “Debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain,” ujar dia. Menurut Meutya, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik. Dia berpendapat, debat dengan topik pertahanan negara semestinya menjadi momentum para calon presiden untuk bersatu karena itu berdampak terhadap kedaulatan bangsa. “Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” kata Meutya. Pada debat calon presiden, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang dipersoalkan dua capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sementara itu Wakil Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie menyarankan, Capres Anies Baswedan mempelajari aturan terkait kerahasiaan negara bidang pertahanan. Karena, data pertahanan itu bersifat sangat rahasia dan tidak bisa disampaikan secara gamblang kepada publik. “Dalam debat semalam meminta Prabowo menyampaikan data pertahanan, Anies harus tahu dan belajar lagi. Data soal pertahanan itu sangat dilindungi, tidak bisa  sembarang diumbar,” kata Grace dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (8/1/2024). Politikus senior PSI menegaskan, data pertahanan negara hanya boleh diketahui segelintir pihak. Semua itu, menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Kemudian, Grace menilai, Anies tidak memahami risiko yang muncul jika data pertahanan dibuka di depan publik. Apalagi, debat ketiga Capres-Cawapres semalam disiarkan secara langsung oleh televisi dan berbagai platform media. “Jadi, Anies jangan tendesius dan bermaksud menyudutkan Prabowo, tetapi dia lupa dampak dari apa yang disampaikannya. Ini menyangkut keamanan dan kedaluatan negara, bisa dibayangkan kalau data pertahanan militer kita bocor,” ucap Grace. Dia menambahkan, pengaturan hukum mengenai tindak pidana informasi rahasia negara dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Grace pun merujuk pada pasal 124 KUHP yang mengatur tentang rahasia militer. “Saat ini RUU tentang Rahasia Negara masih dalam pembahasan di DPR. Dalam RUU itu soal pertahanan masuk dalam pasal 4 huruf a,” ujar Grace.(rci/kpc/axm)