Ketua DPRD Sulut Diperiksa 10 Jam di Polda, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemprov ke GMIM
Penulis: Jufri Mantak
MANADO, Radarmanadoonline.com – Meski sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah 4 tersangka yang ditahan Polda Sulut terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov ke Sinode GMIM, penyidik Tipidkor terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Sulut.
Selasa (15/4/2025) terpantau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus Andi Silangen diperiksa penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut).
Andi Silangen diperiksa sejak pukul 10.00 Wita.
Andi Silangen diperiksa di ruangan penyidik Tipidkor yang berdekatan dengan pintu keluar menuju parkiran Polda Sulut.
Sekitar pukul 20.25 Wita, Andi Silangen keluar dari ruangan penyidik dengan menggunakan kemeja warna putih dan langsung menyapa awak media yang menunggunya.
“Sebagai manusia yang taat dan baik, saya mememenuhi panggilan penyidik Tipidkor Polda Sulut dalam rangka memberikan keterangan penyidikan kasus dana hibah GMIM tahun 2020 hingga 2023,” ungkap Silangen di Mapolda usai menjalani pemeriksaan, Selasa (15/4/2025).
Lanjut Silangen, kapasitasnya sebagai pimpinan dewan 2021, 2022, dan 2023.
“Saya kan dilantik tahun 2020, bulan Oktober tanggal 28 ya. Artinya dana hibah yang masuk APBD tahun 2020 itu dibahas tahun 2019. 2021 dibahas 2020. Jadi keterangan sudah saya sampaikan kepada penyidik,” jelasnya.
Silangen mengaku bahwa dirinya diperiksa penyidik selama 10 jam.
“Iya, kurang lebih 10 jam saya diperiksa. Nanti selanjutnya kalian boleh tanya ke penyidik apa saja materi pemeriksaannya,” ucapnya.
Sebelum meninggalkan Mapolda Sulut, Silangen menambahkan, dana hibah ini masuk kerangka APBD.
Itukan ada beberapa komponen, pendapatan, belanja, pembiayaan.
Menurutnya terkait dana hibah sudah sesuai prosedur.
“Sudah, itu nanti tanya ke penyidik apa saja keterangannya,” tutup Ketua DPRD Sulut.
