MANADO, Radarmanadoonline.com –
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Provinsi Sulut.
Kedatangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut disambut oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius dan Kepala BPN membahas sejumlah agenda penting terkait sinergi program pertanahan antara pemerintah daerah dan BPN, termasuk percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi, optimalisasi tata ruang, dan peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah BPN yang terus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta dukungan terhadap proyek-proyek strategis daerah.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung upaya BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan tertib dan setiap program memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Gubernur Yulius.
Sementara itu, Kepala BPN John Wiclif Aufa menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penataan aset, penyelesaian konflik lahan, serta mendukung kebijakan pembangunan wilayah.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas nasional,” ungkap Aufa.
Selain membahas teknis kerja sama, audiensi juga menyinggung pentingnya integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial agar perencanaan pembangunan di Sulawesi Utara lebih akurat dan berkelanjutan.
Pertemuan diakhiri dengan penegasan Gubernur Yulius bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga komunikasi intensif dengan BPN.
Ia berharap kerja sama ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah dan mendorong investasi daerah.
“Kita ingin pembangunan Sulawesi Utara berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, dan berpihak pada rakyat,” sebut Gubernur Yulius Selvanus.