MANADO, Radarmanadoonline.com – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, beserta pejabat eselon I Kementerian KKP RI, 3 November 2025.
Tujuan pertemuan tersebut untuk membahas arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan yang baik tersebut, Gubernur Sulut Yulius menyampaikan bahwa 73% wilayah Sulawesi Utara adalah laut, menunjukkan besarnya potensi ekonomi kelautan dan perikanan.
“Namun, kontribusi PAD dari sektor perikanan dan kelautan masih rendah, hanya sekitar Rp600 juta lebih,” ujar Gubernur Yulius.
Gubernur Yulius menilai masih terdapat ketimpangan antara potensi dan realisasi manfaat ekonomi sektor kelautan.
Gubernur Yulius meminta dukungan dan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian KKP, untuk memperkuat sektor kelautan di wilayah kepulauan Sulut.
“Penekanan diberikan pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Dukungan diharapkan dalam bentuk program pembangunan, bantuan sarana, infrastruktur pelabuhan, serta peningkatan kapasitas SDM kelautan,” kata Gubernur Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik kunjungan dan pemaparan Gubernur Yulius Selvanus.
Menteri menyatakan kesiapan KKP untuk mendukung Pemprov Sulut dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
” Untuk Sulawesi Utara khusus, termasuk dukungan teknis dan fasilitasi penguatan ekonomi pesisir,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk meningkatkan sinergi antara Pemprov Sulut dan Kementerian KKP khususnya terkait pengembangan industri pengolahan hasil laut, peningkatan ekspor perikanan, pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan dan program nelayan modern dan berkelanjutan.
Gubernur menegaskan bahwa Sulut siap menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia, dengan dukungan kebijakan dan program pusat.
“Komitmen Pemprov Sulut untuk mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ungkap Gubernur.
