JAKARTA, Radarmanadoonline.com – Perjuangan untuk Daerah maju terus dikejar Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.
Buktinya, Gubernur Yulius melakukan kunjungan di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
‎Kunjungan tersebut dalam rangka penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada OJK.
Kunjungan ‎Gubernur Yulius disambut oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar beserta jajaran anggota dan deputi komisioner, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar.
Perlu diketahui, hibah tersebut berupa tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk mendukung operasional Kantor OJK di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wenang, Provinsi Sulawesi Utara.
‎Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa penandatanganan dokumen hibah ini bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk sinergi nyata antara Pemerintah Daerah dan OJK dalam memperkuat pelayanan publik dan stabilitas sistem keuangan di daerah.
‎“Penandatanganan dokumen hibah ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di daerah,” ujar Gubernur Yulius.
‎Gubernur juga menekankan, OJK adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan inklusif.
Kata Gubernur, peran OJK sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan perekonomian melalui sektor perbankan, lembaga pembiayaan, dan perluasan akses keuangan.
‎“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan selalu memberikan dukungan terhadap mitra pembangunan, terlebih yang memiliki visi yang sama dalam memajukan daerah,” tegas Gubernur.
Hibah tersebut didasarkan pada Surat Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor S-58/D.01/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Hibah Aset untuk operasional Kantor OJK Sulawesi Utara, yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Sulut Nomor 290 Tahun 2025 tanggal 25 September 2025.
Gubernur Yulius menambahkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selalu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum.
‎”Semoga hibah ini memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan hingga ke pelosok daerah, menjadi ruang lahirnya inovasi kebijakan dan kolaborasi untuk memperkuat fondasi ekonomi Sulawesi Utara,” harap Gubernur Yulius.
Turut mendampingi Gubernur Yulius Selvanus yakni, Asisten Administrasi Umum, Dr. Fransiscus Manumpil, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dr. Denny Mangala, Kepala BKAD, Clay Dondokambey, SSTP, MAP, Kepala Dinas ESDM, Drs. Fransiskus Maindoka, sejumlah Staf Khusus Gubernur. (Juf)
