MANADO, Radarmanadoonline.com – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menjadi Keynote Speaker dalam Sarasehan Nasional yang digelar di Ruang CJ Rantung, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulut, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan bertema Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga keuangan untuk membahas peluang serta tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa keikutsertaannya sebagai keynote speaker untuk menyajikan data faktual mengenai kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara.
“Semoga kegiatan ini tidak membuat ketersinggungan semua pihak. Saya hanya mencoba menghadirkan data dan fakta Sulawesi Utara sebagai acuan dalam berdiskusi,” ujar Gubernur.
Yulius juga menyinggung dinamika terkait pernyataan salah satu anggota DPR RI yang menyebut Sulut sebagai salah satu yang terendah dalam capaian tertentu.
Namun, ia menegaskan tidak ada alasan untuk menyerah.
“Saya sebagai Gubernur tidak pernah patah semangat. Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi apa pun. Pemimpin bukan hanya hadir saat keadaan enak, situasi sulitpun harus hadir,” tegas Gubernur Yulius.
Gubernur Sulut juga memuji inisiatif penyelenggara, khususnya Badan Anggaran MPR RI, yang menurutnya telah menghadirkan inovasi dalam mencari solusi pembiayaan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan potensi geografis dan demografis Sulawesi Utara sebagai modal penting untuk mengembangkan instrumen investasi daerah.
Gubernur mengatakan bahwa 73,25% wilayah Sulut adalah laut, Luas 14,5 ribu km², penduduk 2,6 juta jiwa, berbatasan langsung dengan Filipina dan Asia Pasifik serta Diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III.
“Ini peluang sekaligus tantangan. Karena itu Sulawesi Utara layak bercita-cita menjadi hub logistik dan ekonomi regional,” kata Yulius.
Ia juga menegaskan karakter masyarakat Sulut yang toleran dan menjunjung semangat sitou timou tumou tou sebagai kekuatan sosial dalam mendukung pembangunan.
Gubernur menjelaskan bahwa obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi solusi baru memperkuat kapasitas fiskal.
“Obligasi daerah tidak dibatasi aspek syariah sedangkan Sukuk daerah berbasis prinsip syariah,” ujar Gubernur.
Gubernur Yulius menjelaskan bahwa Sulut memiliki visi besar dalam RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada Pertumbuhan ekonomi 7,8 sampai 8,08% pada 2029. Dimana saat ini masih di angka 5,64%.
Selanjutnya Peningkatan daya saing daerah, Target indeks 7,69, kemudian letahanan pangan, energi, dan air dan lainnya.
Namun seluruh target tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.
Gubernur membeberkan tantangan besar yang dihadapi kedepan adalah penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
”TKD 2025 kurang lebih Rp14 triliun, sedangkan di tahun depan, TKD 2026 turun menjadi kurang lebih hampir 11 triliun,” ungkap Gubernur.
Kondisi ini menempatkan Sulawesi Utara dalam kategori kapasitas fiskal rendah berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024.
“Karena itu kita perlu merumuskan apakah obligasi daerah dapat menjadi solusi. Dengan data yang ada, kita bisa menentukan apakah Sulut mampu,” kata Yulius.
Meski begitu, Gubernur optimistis.
“Obligasi itu ada jaminannya. Sulawesi Utara punya tambang emas sangat besar. Jadi saya tidak pernah takut,” tegasnya.
Ia menyebut negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai contoh yang telah lama mengembangkan mekanisme obligasi bahkan di tingkat Kota.
Gubernur menekankan pentingnya keberanian mengambil langkah inovatif seperti obligasi daerah demi mengejar percepatan pembangunan.
“Kenapa tidak kita belajar dari negeri-negeri lain yang mampu sukses? Dengan potensi yang kita miliki, saya yakin Sulut bisa,” ungkapnya.
Kegiatan Sarasehan Nasional ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan visioner dan relevan, yang dapat mendorong percepatan pembangunan tidak hanya di Sulut tetapi juga di seluruh Indonesia. (Juf)
