JAKARTA,Radarmanadoonline.com_Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menghadiri rapat diseminasi hasil pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI terkait tata kelola pemerintahan desa, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/26).
Rapat dibuka Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, didahului sambutan pengantar Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Dalam forum tersebut, Apkasi menekankan berbagai persoalan struktural yang selama ini membatasi efektivitas pembangunan desa.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda (Bupati Minahasa Utara), mengapresiasi evaluasi yang dilakukan DPD RI, namun menekankan bahwa masalah desa bukan sekadar administratif. 
Menurutnya, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi akar persoalan.
“Permasalahan desa saat ini bersifat struktural dan sistemik. Fragmentasi kebijakan pusat seringkali tidak mempertimbangkan kesiapan lembaga serta kondisi keuangan daerah,” kata Joune Ganda di hadapan peserta rapat.
Apkasi mendorong penguatan otonomi desa melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, agar desa tidak sekadar menjadi pelaksana program pusat. Salah satu isu penting yang dikritisi adalah alokasi Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Meski bertujuan baik, Apkasi menilai kebijakan penyeragaman ini berpotensi membatasi ruang fiskal desa dan menambah beban APBD kabupaten, serta berisiko tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan.
Wakil Ketua Umum Apkasi, Delis Julkarson (Bupati Morowali Utara), menyoroti dampak kebijakan dana desa terhadap kesejahteraan perangkat desa.
“Alokasi dana untuk Koperasi Desa Merah Putih membebani APBDes. Ditambah pemotongan Transfer ke Daerah, hal ini berimplikasi pada menurunnya pelayanan publik serta penghasilan tetap perangkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apkasi Johannes Rettob (Bupati Mimika) menegaskan kesiapan asosiasi untuk mengawal tindak lanjut kebijakan desa.
“Penguatan desa harus adil dan kontekstual. Desa yang kuat akan mendukung daerah berdaya, sehingga pembangunan nasional yang berkeadilan dapat tercapai,” ujarnya. (*Rommy)