JAKARTA,Radarmanadoonline.com_Rancangan Proyek Perubahan (RPP) bertajuk TORANG MINUT (Transformasi Tata Kelola Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara) yang dipaparkan Jackson F. Ruaw, mendapat apresiasi tinggi dalam Seminar RPP Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I Tahun 2026.
Seminar yang berlangsung di Gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta, Rabu (22/04/26) itu menghadirkan Penguji, Coach, dan Mentor yang secara umum menilai inovasi tersebut komprehensif, implementatif, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan modern.
Penguji, Afrijal Dahrin DJ, SSTP, ME, menyebut TORANG MINUT memiliki kekuatan pada pendekatan sistemik dan terintegrasi, serta mampu menjawab tuntutan tata kelola berbasis data yang cepat dan akurat.
“Inovasi ini sangat kuat karena dibangun dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Jika dijalankan konsisten, berpotensi menjadi model nasional dalam penguatan tata kelola DPRD,” ujarnya.
Menurut dia, inovasi tersebut tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi telah mengarah pada transformasi menyeluruh yang mencakup kebijakan, proses bisnis, sistem digital, hingga budaya kerja organisasi. Kehadiran 17 smart system terintegrasi dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga legislatif daerah.
Sementara itu, Coach Suparjana, MA, MPA menilai rancangan tersebut memiliki arah perubahan yang jelas dengan desain implementasi yang terukur dan realistis.
TORANG MINUT, kata dia, telah dilengkapi peta jalan, tahapan capaian (milestone), serta indikator kinerja yang konkret, sehingga memiliki peluang besar untuk diimplementasikan secara efektif.
“Tidak hanya fokus pada inovasi sistem, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, penguatan sumber daya manusia, dan perubahan budaya kerja,” katanya.
Ia juga menyoroti keselarasan antara lima transformasi strategis dengan 17 sistem yang dikembangkan, yang dinilai memperkuat keberhasilan implementasi dalam jangka panjang.
Mentor yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, M.Si, menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
“Inovasi ini sudah berada pada arah yang tepat. Selanjutnya perlu dipastikan implementasinya berjalan konsisten, didukung regulasi yang kuat, serta sinergi antar pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi TORANG MINUT diyakini mampu mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD.
“Ini adalah langkah nyata menuju tata kelola yang berdaya saing,” katanya.
TORANG MINUT juga dinilai berpotensi menjadi praktik terbaik (best practice) yang dapat direplikasi oleh daerah lain, terutama dalam penguatan tata kelola legislatif berbasis digital.
TORANG MINUT dibangun melalui tiga kerangka utama, yakni planning system, implementation system, dan evaluation system, yang mencakup total 17 sistem digital terintegrasi.
Pendekatan ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola DPRD yang sistemik, adaptif, dan berbasis data, sejalan dengan kebijakan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ke depan, inovasi ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan konsep Smart Parliament di Kabupaten Minahasa Utara, dengan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif.
Penggagas inovasi, Jackson F. Ruaw, menegaskan TORANG MINUT merupakan komitmen untuk menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola Sekretariat DPRD.
“Ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga gerakan bersama. Dengan semangat ‘torang’ atau ‘kita’, perubahan ini akan diwujudkan secara kolaboratif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, Ketua DPRD Vonny A. Rumimpunu, serta Sekda Novly G. Wowiling atas dukungan terhadap pengembangan inovasi tersebut.
Menurutnya, dukungan tersebut memungkinkan lahirnya proyek perubahan yang diharapkan dapat menjadi model dan referensi nasional dalam transformasi tata kelola Sekretariat DPRD di Indonesia. (**)
