Radarmanadoonline.com, MANADO — Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana membahas pengawasan aliran dana negara dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 3 Mei 2026.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung dari siang hingga malam hari.
Agenda itu merupakan pertemuan rutin bulanan bersama PPATK. Pembahasan difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran.
“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” demikian keterangan yang disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebagaimana dikutip ANTARA.
Pengawasan aliran dana negara menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah menempatkan evaluasi transaksi keuangan sebagai salah satu instrumen untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
Isu ini patut menjadi perhatian pemerintah setempat termasuk Sulawesi Utara karena kualitas pengawasan keuangan negara berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Anggaran yang dikelola tepat sasaran akan menentukan kualitas layanan publik, pembangunan, dan program kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan yang lebih ketat juga menjadi pengingat bagi kementerian, lembaga, dan satuan kerja di daerah agar tertib dalam mengelola anggaran. Setiap penggunaan dana negara perlu didukung administrasi yang jelas, bukti pertanggungjawaban yang lengkap, dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan.
Detik News juga melaporkan bahwa pertemuan di Hambalang tersebut membahas berbagai hal terkait aliran dana hingga persoalan korupsi. Hal ini memperkuat pesan bahwa pengawasan transaksi keuangan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga pencegahan penyimpangan dalam tata kelola negara.
Dengan evaluasi rutin bersama PPATK, pemerintah berharap pengelolaan dana negara semakin transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.(rpr)