MANADO,Radarmanadoonline–Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa (12/05).
Rapat koordinasi strategis ini diselenggarakan sebagai wadah utama bagi KPK RI dan seluruh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Utara untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan langkah, serta merumuskan program pencegahan korupsi yang lebih sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Fokus utama pembahasan tertuju pada dua isu krusial, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berkomitmen penuh dan siap menindaklanjuti seluruh arahan, rekomendasi, dan kesepakatan yang ditetapkan dalam pertemuan ini. Langkah ini merupakan wujud nyata upaya daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, transparan dalam setiap kebijakan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mendukung sepenuhnya program pencegahan korupsi yang digagas KPK RI. Kami bertekad menerapkan standar pelayanan terbaik, khususnya di bidang pertanahan dan pengelolaan aset daerah, agar setiap proses berjalan cepat, adil, bebas dari pungutan liar, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” tegas Bupati Ronald Kandoli.
Sebagai bentuk keseriusan dan kesepakatan bersama, Bupati Ronald Kandoli turut menandatangani dokumen komitmen bersama pencegahan korupsi serta penguatan ekonomi daerah. Komitmen ini berfokus pada transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang, guna mendorong kemudahan akses layanan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan atau praktik buruk birokrasi.
Turut mendampingi Bupati Ronald Kandoli dalam kegiatan strategis ini, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, didampingi oleh Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (***)