MINUT,Radarmanadoonline.com_DPRD Kabupaten Minahasa Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Sabtu (8/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Cynthia Imelda Erkles. Turut hadir Bupati Joune Ganda, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, direksi BUMD, camat dan jajaran terkait.
Ketua DPRD Vonny Rumimpunu mengatakan penandatanganan KUA-PPAS bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi pijakan strategis bagi eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah.
“Rapat paripurna hari ini bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi merupakan cerminan tanggung jawab kita bersama dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Vonny.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda mengatakan APBD 2027 diarahkan tidak hanya sebagai dokumen perencanaan keuangan, tetapi menjadi instrumen untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan kebijakan anggaran telah mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kapasitas fiskal, prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Minahasa Utara juga diarahkan menjadi daerah logistik dalam rancangan kebijakan pembangunan 2027.
“Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi hingga transformasi digital,” kata Joune.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Minahasa Utara diproyeksikan sebesar Rp1.182.568.834.857,05. Sementara belanja daerah dirancang dengan nilai yang sama, sedangkan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp1 miliar.
Bupati mengatakan peningkatan kapasitas fiskal tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui optimalisasi pelayanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembenahan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Minut juga akan memanfaatkan berbagai agenda dan event berskala internasional untuk mempromosikan potensi daerah kepada investor, sekaligus memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat guna membuka peluang dukungan program dan pembangunan infrastruktur strategis.
“Nota kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan menjadi fondasi kuat menuju penyusunan APBD Minut 2027 yang lebih terarah, efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnyw. (Rommy)