MITRA,Radarmanadoonline–Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli menghadiri Seminar Hukum yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bertempat di Aula SMA Lokon Tomohon, pada Rabu (19/8/2026).
Diketahui, seminar ini mengangkat tema strategis, “Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum, dimana Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana”.
Dalam kegiatan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, bertindak langsung sebagai key note speaker.
Acara ini juga menghadirkan deretan pembicara berkompeten, antara lain Ketua Pengadilan Tinggi Manado Amin Sutikno, SH, MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Feri Tas, SH, M.Hum, M.Si, serta akademisi dari Universitas Negeri Manado (UNIMA).Jajaran Forkopimda Kab. Mitra, juga hadir pada kegiatan di antaranya Ketua DPRD Mitra Crist Rumansi, SP,M.Si, Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, SIK, M.Han,Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Albertus Ronny Santoso, SH, MH dan Kepala Pengadilan Negeri Tondano Dr.Ernest Ulaen,SH,MM.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi oleh Sekretaris Daerah David H.Lalandos,AP,MM, para Asisten, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Acara ini juga menjadi ruang sinkronisasi antar-kepala daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut I Gusti Bagus M. Ibrahim,Wali Kota Tomohon Carol Senduk, SH, Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, SE, M.Ikom, Bupati Minahasa Selatan – Frangky Donny Wongkar, SH,Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Adi Imanuel Palebangan, SH, MH.
Seminar hukum ini akan memperkuat sinergi antar-aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi masa transisi hukum pidana yang sedang berjalan di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Bupati Ronald Kandoli Menyampaikan, bahwa, seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem peradilan pidana serta peningkatan kualitas penegakan hukum, khususnya di Sulawesi Utara.
“Kami berharap seminar ini menjadi ruang yang baik untuk bersama-sama membangun kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai reposisi kewenangan jaksa, penerapan prinsip lex favor reo, serta sinkronisasi penegakan hukum pidana sesuai dengan tema yang diangkat,” tandas Bupati. (***)