JAKARTA,Radarmanadoonline.com_Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat pemanfaatan E-Katalog Versi 6 di tingkat pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui forum edukasi dan simulasi teknis yang digelar di sela perhelatan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di daerah tidak berhenti pada formalitas administratif, tetapi mampu mendorong transparansi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune J.E. Ganda, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam memandang belanja daerah. Menurutnya, APBD memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi, terutama dalam memperluas akses pasar bagi produk lokal dan memberdayakan pelaku UMKM.
“Pengadaan barang dan jasa adalah instrumen kebijakan yang sangat strategis. Melalui belanja daerah, baik penyerapan anggaran fisik maupun nonfisik, kita dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah, menyerap tenaga kerja, serta memperkuat rantai pasok Produk Dalam Negeri (PDN),” tegas Joune saat membuka workshop.
Bupati Minahasa Utara itu juga menekankan bahwa efektivitas E-Katalog Versi 6 harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung di lapangan. Sistem digital tersebut diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang berbelit tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dalam proses pengadaan.
“Fokus utama yang harus dijawab adalah sejauh mana platform E-Katalog Versi 6 ini betul-betul menghadirkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi, baik bagi instansi pemerintah kabupaten maupun mitra penyedia barang dan jasa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, memaparkan sejumlah pembaruan fitur sekaligus memandu simulasi penggunaan E-Katalog Versi 6 kepada pengelola pengadaan daerah dan pelaku usaha yang hadir.
Melalui sinergi tersebut, Apkasi mendorong pemetaan kebutuhan (matching process) yang lebih presisi antara komoditas unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan mekanisme belanja berbasis digital.
Langkah ini dinilai penting agar potensi ekonomi daerah tidak hanya tercatat dalam sistem, tetapi benar-benar terserap dan memberikan dampak bagi pelaku usaha serta perekonomian daerah melalui ekosistem pengadaan barang dan jasa nasional.