MANADO,Radarmanadoonline.com_Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dugaan perselingkuhan yang melibatkan jaksa perempuan berinisial FMS dengan seorang anggota Polri berinisial SSR.
FMS diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Bitung. Sebelumnya, FMS bertugas di Kejaksaan Negeri Baubau, sementara SSR bertugas di wilayah Buton Selatan.
Informasi tersebut bermula dari beredarnya video dan narasi di media sosial yang kemudian berkembang menjadi tuduhan dugaan perselingkuhan hingga dugaan perzinahan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, yakni FMS, SSR, istri SSR, serta ibu mertua SSR.
“Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh fakta secara objektif terkait tuduhan yang beredar,” ujar Asisten Intelijen Kejati Sulut, Eri Yudianto, S.H., M.H., dalam klarifikasinya, didampingi Kasie Penkum IIrvan Bilaleya,SH, Rabu (23/9/2026).
Dari hasil pemeriksaan internal tersebut, tidak ditemukan adanya unsur persetubuhan atau perzinahan sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu, istri SSR juga telah membuat laporan kepada Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan perzinahan antara SSR dan FMS.
Atas laporan tersebut, Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana maupun bukti yang membenarkan dugaan perselingkuhan atau perzinahan sebagaimana yang beredar.
Pihak penyelidik Polda Sulawesi Tenggara kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/Henti.Lidik/1599.b/IX/RES.1.24./2026/Ditreskrimum tertanggal 18 September 2026.
“Dengan adanya hasil pemeriksaan internal dan penghentian penyelidikan tersebut, Kejaksaan menghormati seluruh proses serta keputusan yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang,” ujar Eri.
Kejati Sulut juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan informasi, video maupun narasi yang belum terverifikasi. Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak-pihak terkait.
“Kejaksaan menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditempatkan berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan informasi atau tuduhan yang berkembang di media sosial,” tandas Eri.

