MINUT,Radarmanadoonline.com_Pengelolaan sumber daya laut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kerja sama lintas daerah dan negara diperlukan untuk menjaga ekosistem laut sekaligus memastikan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi.
Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Coastal 500 Regional Summit for Asia Pacific & Africa Regions di Casabaio Paradise Hotel & Resort, Minahasa Utara (Minut), Selasa (10/11/2026).
Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, mengatakan laut memiliki keterkaitan antarkawasan sehingga persoalan yang terjadi di satu wilayah bisa berdampak pada wilayah lain.
Ia mencontohkan pergerakan ikan yang tidak mengenal batas perairan negara. Ikan yang ditangkap nelayan di Sulawesi Utara bisa saja berasal dari kawasan perairan negara lain, begitu pula sebaliknya.
Karena itu, menurut Hari, upaya menjaga laut membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah di negara-negara yang berbatasan dengan kawasan perairan tersebut.
Kerusakan ekosistem di satu wilayah, lanjutnya, berpotensi membawa dampak hingga ke perairan negara tetangga, seperti Filipina dan Papua Nugini.
“Laut tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu, upaya menjaga sumber daya laut membutuhkan kerja sama bersama,” ujar Hari.
Ia menilai pemerintah daerah punya peran penting dalam memastikan perlindungan laut masuk dalam kebijakan pembangunan. Bukan hanya melalui kegiatan sesaat, tetapi juga lewat program yang melibatkan masyarakat pesisir.
Melalui Coastal 500, Rare mempertemukan para pemimpin daerah dari Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Palau, Kenya, hingga Mozambik. Mereka berbagi pengalaman mengenai pengelolaan perikanan dan perlindungan kawasan pesisir di daerah masing-masing.
“Minahasa Utara dipilih sebagai lokasi pertemuan karena dinilai memiliki posisi strategis. Daerah ini pernah menjadi tuan rumah forum kepemimpinan tingkat Asia Pasifik dua tahun lalu. Selain itu, Bupati Joune Ganda juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi),” ujarnya.
Hari mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkenalkan pengalaman daerah dalam menjaga sumber daya laut. Selama berada di Minut, peserta tidak hanya mengikuti dialog antarpemimpin daerah.
“Para peserta juga dijadwalkan melihat inovasi pemerintah daerah, mengunjungi kawasan wisata Likupang, serta mendatangi kantor Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado untuk mengenal program konservasi laut. Saya berharap pengalaman yang dibagikan dalam forum ini bisa diterapkan di daerah masing-masing,” ungkap Hari.
Menurutnya, menjaga lingkungan tidak harus menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Pariwisata, misalnya, tetap bisa dikembangkan dengan melibatkan masyarakat setempat. Begitu pula perikanan, yang perlu dikelola dengan baik agar nelayan tetap mendapatkan hasil tangkapan dan sumber daya ikan tetap terjaga.
Sementara itu, mewakili Bupati Joune Ganda, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Minut, Robby Parengkuan, menyambut baik kepercayaan Rare menjadikan Minahasa Utara sebagai tuan rumah pertemuan berskala internasional tersebut.
Menurut Robby, kehadiran peserta dari sejumlah negara memberi kesempatan bagi Pemkab Minut untuk melihat pengalaman pengelolaan kawasan pesisir dan laut di daerah lain.
“Melalui pertemuan ini, kami bisa saling berbagi pengalaman dan belajar dari apa yang sudah dilakukan daerah maupun negara lain. Harapannya, hal-hal positif yang diperoleh bisa menjadi masukan bagi pengembangan Minahasa Utara,” ujar Robby.
Ia juga berharap kegiatan tersebut ikut memperkenalkan potensi pariwisata Minut kepada para peserta. Namun, pengembangan pariwisata tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Sebab, kawasan pesisir dan laut bukan hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Robby.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perikanan Minut, Jack Paruntu, memaparkan kerja sama yang telah berjalan antara Pemkab Minut dan Rare melalui program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP).
“Program yang berlangsung sekitar dua tahun ini menyasar empat pulau, yakni Talise, Gangga, Kinabuhutan, dan Bangka. Di kawasan tersebut, masyarakat dilibatkan dalam kelompok pengelolaan perikanan, termasuk menjaga kawasan larang ambil. Area ini dijaga agar ikan memiliki kesempatan berkembang biak dan stoknya tetap tersedia,” ujar Jack.
Ia mengatakan, manfaat program tersebut mulai dirasakan nelayan. Hasil tangkapan menunjukkan peningkatan seiring dengan upaya mengendalikan penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing.
“Program ini mulai memberikan dampak bagi nelayan. Hasil tangkapan menunjukkan peningkatan karena masyarakat ikut menjaga kawasan dan mengendalikan penangkapan ikan,” ungkap Jack.
Menurutnya, PAAP tidak hanya berfokus pada ketersediaan ikan, tetapi juga menjaga ekosistem laut lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove. Pengelolaan tersebut menjadi bagian dari penerapan ekonomi biru atau blue economy, yang menempatkan pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian lingkungan sebagai dua hal yang harus berjalan bersama.
Jack berharap pendampingan melalui PAAP dapat terus berlanjut dan menjangkau kawasan pesisir lainnya.
“Kami berharap pendampingan ini terus berlanjut dan bisa diperluas ke kawasan pesisir lainnya, sehingga semakin banyak nelayan yang terlibat dan merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Pertemuan Coastal 500 ini sekaligus menjadi ruang bagi Minahasa Utara untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat kerja sama perlindungan laut di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. (Advetorial)