MANADO -Radarmanadoonline.com – Jika ini benar maka dpastikan akan masuk agenda bersih-bersih dari Kapolri Suyudi Ario Seto.
Pasalnya, Direskrimum Polda Sulut Kombes (Pol) S telah dilaporkan ke Propam Mabes Polri oleh John Hamenda didampingi kuasa hukumnya Dr Santrawan Paparang SH, MH, MKn.
Dugaan permintaan uang yang tidak wajar yang bernilai miliaran rupiah terkait perkara tanah yang belakangan diketahui telah di SP3.
Awalnya, kata Hamenda, pada Agustus 2025 dia menghadap Direskrimum Polda Sulut Kombes S menanyakan perihal perkara terkait tanah di Malalayang tersebut.
” Namun saya kaget ketika oknum Dikrimum meminta biaya operasional 5 sampai 10 miliar agar perkara ini tidak dikeluarkan SP3, artinya baru dilanjutkan kembali,” kata John Hamenda.
Untuk diketahui tanah yang dipersengketakan tersebut terletak di kawasan Malalayang, Manado. Dimana 2 sertifikat milik John Hamenda tanpa sepengetahuan Hamenda telah dialihkan haknya oleh terduga terlapor Denny Wibisono Saputro, Arianto Mulja, Subagio Kasmin, Ratna Puruwati Nicolas Badarudin dan Siman Slamet.
Malah hal ini telah diputuskan PN Manado menyusul sidang pra peradilan yang dilakukan Pelapor John Hamenda.
Oleh Hakim Pra Peradilan Manado saat itu Ronald Massang SH memerintahkan Polda Sulut untuk melanjutkan kembali penyidikan laporan polisi Nomor: LP/223/I/2016/Sulut/Resta Manado tanggal 29 Januari 2016 terhadap terduga Terlapor tadi.
Hakim juga menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, harus dilanjutkan.
” Jadi sata kaget sudah dikeluarkan SP3 karena permintaan tidak masuk akal itu,” kata Hamenda.
Sementara Dr Santrawan Paparang SH, MH, MKn pada bagian lain menjelaskan bahwa sertifikat atas nama John Hamenda tersebut diduga telah dirubah atas nama Ridwan Sugianto.
” Peralihan hak oleh Terlapor kemudian berganti nama ke Ridwan Sugianto dianggap selesai artinya tetap milik klien saya John Hamenda. Namun ternyata begitu akan dkonsultasikan ke Diskrimum Polda Sulut certa jadi lain, ” kata Santrawan.
Santrawan nelihat disini telah terjadi perbuatan melawan hukum sebab PN sudah perintahkan perkara lanjut namun lain oleh pihak Diresktorat Kriminal Umum Polda Sulut.
” Karenanya kami selaku kuasa hukum Pelapor John Hamenda meminta agar Kapolri segera mencopot Kombes Pol Suryadi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut, dan selanjutnya menginstruksikan selanjutnya Kadiv Propam. Karo Paminal, Karo Waprof untuk memproses Kode Etik yang bersangkutan. Kalau bisa sampai PDTH !,” tegas Ketua LBH Gekira binaan Hashim Djojohadikusumo ini. (r a m)