JAKARTA– Radarmanadoonline
com- Fakta.dibalik penanganan perkara tanah di Malalayang, Manado kian meruncing.
Kuasa hukum John Hamenda, Dr Santrawan Paparang, SH, MH, MKn, dan Hanafi Saleh siap membeberkan fakta-fakta sehingga berujung laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
“Banyak hal yang klien kami John Hamenda dan kami selaku kuasa hukumakan bongkar nanti. Kami akan membuka seluruh fakta dan memberikan keterangan secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri,” ujar Santrawan.
Selain mempersoalkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), pengaduan tersebut juga berkaitan dengan dugaan permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar yang turut menyebut nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi.
Santrawan Paparang menegaskan, pihaknya bersama Hanafi Saleh dan John Hamenda telah menyiapkan sejumlah keterangan serta fakta yang akan disampaikan secara terbuka kepada pemeriksa Propam Mabes Polri.
“Banyak hal yang akan saya, Pak Hanafi, dan Pak John Hamenda sampaikan. Kami akan membuka seluruh fakta dan memberikan keterangan secara terbuka saat pemeriksaan di Propam Mabes Polri,” ujar Santrawan.
Menurut Santrawan, pihaknya memiliki sejumlah fakta yang dinilai kuat untuk mengungkap persoalan dalam penanganan perkara tersebut.
Ia juga menilai terdapat kelemahan mendasar dalam konstruksi pembuktian yang berkaitan dengan tindakan pihak terlapor, terutama menyangkut penerbitan SP3.
Baginya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas prosedur administrasi penyidikan.
Dasar hukum dan proses penerbitan SP3 harus diuji secara menyeluruh agar dugaan pelanggaran dapat diketahui berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Hanafi Saleh menjelaskan, persoalan penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan gugatan praperadilan yang pernah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado pada awal 2025.
Salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan dalam proses praperadilan itu adalah keabsahan penerbitan SP3 oleh penyidik kepolisian.
Hanafi menegaskan, sejak awal pihak pemohon tidak pernah menghendaki agar proses penyidikan dihentikan. Sebaliknya, penerbitan SP3 justru menjadi tindakan yang mereka persoalkan dari aspek hukum.
“Perlu diketahui, pemohon tidak pernah menginginkan penyidikan tersebut dihentikan,” kata Hanafi. (*r a m)

