SITARO, radarmanadoonline.com – Plt. Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, hadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembukaan Sensus Ekonomi 2026, Senin (16/6/2026).
Giat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Dimana, stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan data ekonomi yang akurat menjadi dua faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menentukan arah pembangunan daerah.
Giat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Plt Bupati Sitaro Heronimus Makainas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Pemerintah daerah siap menindaklanjuti setiap kebijakan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat, baik dalam upaya pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Makainas.
Pengendalian inflasi menjadi agenda penting karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Turut dihadiri perwakilan BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan program pembangunan yang lebih efektif di daerah.(**)
Editor: Jasman.