23.9 C
Manado
Jumat, Juli 24, 2026
spot_img
Beranda Sulut Minut Apkasi-DPR RI Bahas Kemandirian Fiskal, Sekjen Joune Ganda Dorong Optimalisasi PAD

Apkasi-DPR RI Bahas Kemandirian Fiskal, Sekjen Joune Ganda Dorong Optimalisasi PAD

blank

JAKARTA,Radarmanadoonline.com_Pengurus Perhimpunan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu isu strategis yang dibahas.

Audiensi dipimpin Ketua Umum Apkasi bersama jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si. Rombongan diterima Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., dan Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.blank

Dalam kesempatan itu, Joune Ganda menekankan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Baca Juga:  "KEPERAWATAN LEBIH DARI SEKADAR PROFESI MEDIS"

“Penguatan PAD bukan sekadar meningkatkan angka penerimaan, melainkan membangun fondasi tata kelola keuangan yang akuntabel dan inovatif. Daerah perlu didorong agar mampu menggali potensi lokal tanpa beban berlebih pada masyarakat, sehingga kemandirian fiskal kabupaten benar-benar terwujud,” ujar Joune Ganda di sela-sela audiensi.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI siap mendukung penguatan regulasi dan fungsi pengawasan agar kebijakan transfer anggaran maupun instrumen pendukung PAD di daerah dapat berjalan efektif dan proporsional.

Baca Juga:  Buktikan Balon Terkuat, Patricia Silangen Lengkapi Berkas Jelang Penutupan

Audiensi ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antara DPR RI dan pemerintah kabupaten dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta tata kelola keuangan daerah. (**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini