MANADO, Radarmanadoonline.com – Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings kembali menyoroti ruang fiskal Indonesia di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Sorotan itu berkaitan dengan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila tekanan harga energi dan ketidakpastian global terus berlanjut.
Poin Penting:
- Defisit APBN bisa melewati 3 persen PDB tanpa langsung memicu penurunan rating, jika hanya sementara.
- Fitch menilai risiko meningkat apabila pelebaran defisit berlangsung lama.
- Tekanan harga energi dapat menambah beban subsidi pemerintah.
- Dampaknya bisa memengaruhi kepercayaan investor, nilai tukar, dan ruang belanja negara.
- Pemerintah tetap perlu menjaga disiplin fiskal.
Dalam laporan Reuters, Fitch menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk melewati batas defisit fiskal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa langsung memicu penurunan peringkat kredit. Namun, kondisi tersebut hanya dapat ditoleransi jika bersifat sementara dan pemerintah tetap menunjukkan komitmen untuk kembali melakukan konsolidasi fiskal.
Defisit APBN sendiri merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. Di Indonesia, batas defisit fiskal selama ini menjadi salah satu indikator penting untuk menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara.
Fitch sebelumnya telah merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dan mempertahankan peringkat di level BBB. Dalam publikasi resminya, Fitch menyebut tekanan belanja dan arah kebijakan fiskal menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati. Fitch juga memperkirakan defisit fiskal Indonesia berada di sekitar 2,9 persen PDB pada 2026, sedikit di bawah batas 3 persen.
Sorotan terhadap defisit ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah dinilai dapat memengaruhi harga energi dunia. Jika harga energi naik, beban subsidi energi pemerintah berpotensi ikut meningkat.
Kondisi tersebut dapat memberi tekanan tambahan terhadap APBN. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan upaya mempertahankan kredibilitas fiskal.
Dalam laporan yang sama, Fitch menilai pelebaran defisit yang terjadi hanya selama satu tahun belum tentu langsung memicu penurunan peringkat. Namun, risiko akan meningkat apabila defisit berlangsung lebih lama atau dijadikan alasan untuk mempertahankan belanja tinggi secara berkelanjutan.
Dampak Defisit APBN bagi Ekonomi
Bagi investor, arah defisit APBN menjadi salah satu sinyal penting untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara. Jika defisit melebar terlalu lama, kepercayaan pasar dapat terpengaruh. Dampaknya bisa terlihat pada nilai tukar, imbal hasil surat utang negara, hingga biaya pembiayaan pemerintah.
Bagi masyarakat, isu defisit APBN juga dapat berdampak tidak langsung. Jika ruang fiskal pemerintah menyempit, prioritas belanja negara dapat berubah. Pemerintah mungkin perlu menyesuaikan subsidi, belanja bantuan sosial, atau program pembangunan tertentu agar APBN tetap terkendali.
Meski demikian, Indonesia masih dinilai memiliki ruang untuk menjaga stabilitas. Selama pemerintah dapat menunjukkan disiplin fiskal dan mengelola tekanan global dengan hati-hati, risiko terhadap peringkat kredit dapat ditekan.
Pemerintah sebelumnya juga menyatakan tetap berupaya menjaga defisit di bawah batas 3 persen PDB, meskipun harga minyak global dan ketegangan geopolitik memberi tekanan terhadap anggaran. Reuters melaporkan, pemerintah menyiapkan penyesuaian belanja untuk menjaga defisit tetap terkendali.
Bagi daerah, termasuk Sulawesi Utara, kondisi fiskal nasional tetap penting untuk dicermati. Stabilitas APBN berpengaruh terhadap ruang belanja pemerintah, termasuk transfer ke daerah, program pembangunan, dan dukungan terhadap sektor-sektor prioritas.
Dengan tekanan global yang masih berlangsung, arah kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi perhatian pelaku pasar, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Tantangannya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan disiplin fiskal. (rpr)